BKPSDM – Bupati Bengkulu Tengah Drs. Rachmat Riyanto, S.T., M.AP., menghadiri kegiatan Pembangunan Meritokrasi Instansi Pemerintah dan Pembekalan Tim Manajemen Talenta Instansi Se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN, bertempat di Grand Ballroom Hotel Novotel Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Selasa (10/09/2025).

Meritokrasi ASN adalah sistem manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan objektif dalam proses rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier ASN. Tujuan utamanya adalah menciptakan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan intervensi politik. 

Dalam rangka mendorong terwujudnya Misi Utama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tertuang dalam Asta Cita, khususnya Asta Cita ke-4 dan ke-7, sebagai landasan pencapaian visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045", Badan Kepegawaian Negara melaksanakan kegiatan Komitmen Bersama Kepala Daerah Se-Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN tentang Pembangunan Meritokrasi Instansi, yang diikuti dengan kegiatan Pembekalan Tim Manajemen Talenta Instansi.

Kegiatan yang di hadiri Bupati dan Walikota Se Wilayah Kerja Kantor Rerional VII BKN, didampingi Sekretaris Daerah, Kepala BKPSDM, Sekretaris BKPSDM Pejabat Administrator yang membidangi Manajemen Talenta yang turut hadir dalam acara dimaksud.

Meritokrasi merupakan elemen kunci pengelolaan ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. “Sistem merit bukan sekadar agenda, tetapi prinsip dasar dalam transformasi ASN. Implementasinya berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kinerja ASN,” ujar Bupati Rachmat.

“Presiden selalu menekankan bahwa birokrasi harus bersih. Sistem merit ini adalah salah satu tools untuk kita membangun birokrasi yang bersih. Untuk setiap individu ASN itu harus berkinerja dan terus-menerus meningkatkan kompetensinya,” tambahnya. “Meritokrasi memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan serta promosi ASN. Hal ini tentunya mendukung efektivitas pemerintahan dengan memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis juga memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai,” jelasnya.